Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akhirnya menerbitkan aturan resmi yang mengatur nasib sisa kuota internet milik pelanggan. Lewat Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota, operator seluler kini dilarang menghapus begitu saja kuota yang sudah dibayar pelanggan tapi belum habis terpakai. Aturan ini resmi berlaku sejak 28 Agustus 2026.Kebijakan ini bukan muncul tiba-tiba. SE tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang ditetapkan akhir Juli 2026 lalu. Masalahnya, menurut Meutya, sampai sebulan setelah putusan MK keluar, kepatuhan operator seluler terhadap putusan itu belum mencapai 100 persen. Banyak laporan masyarakat masuk ke Kemkomdigi soal sisa kuota yang tetap hangus begitu masa aktif paket berakhir, padahal seharusnya sudah tidak boleh lagi terjadi.”Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan,” tegas Meutya saat memberi keterangan di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026). Ia menambahkan bahwa operator tidak boleh membebankan biaya tambahan hanya untuk mempertahankan atau memakai sisa kuota yang memang sudah menjadi milik pelanggan sejak awal.Ada empat poin utama yang diatur dalam SE ini. Pertama, operator wajib menjaga sisa kuota sebagai hak konsumen sesuai putusan MK. Kedua, operator dilarang mengenakan biaya tambahan atas sisa kuota tersebut. Ketiga, pelanggan harus diberi pilihan sendiri soal bagaimana sisa kuota itu diperlakukan—mau di-rollover ke periode berikutnya, diperpanjang masa aktifnya, dialihkan manfaatnya, dikompensasi, atau bahkan direfund. Yang penting, keputusan itu ada di tangan pelanggan, bukan operator yang menentukan sepihak.”Yang paling penting dari pilihan ini adalah yang memilih adalah pelanggan, jadi bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” kata Meutya.Poin keempat, operator wajib memberi edukasi dan informasi yang jelas soal harga, jumlah kuota, masa berlaku, sampai mekanisme rollover yang tersedia. Informasi ini harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, bukan sekadar tertulis di syarat dan ketentuan yang jarang dibaca orang. Selain itu, operator juga diminta menyediakan kanal pemantauan yang gampang diakses supaya pelanggan bisa cek sendiri sisa kuota dan penggunaannya kapan saja.Soal pengawasan, Kemkomdigi memberi tenggat waktu satu bulan sejak SE ini terbit. Artinya, operator seluler wajib menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban paling lambat 28 September 2026. Setelah laporan pertama itu, kewajiban lapor tidak berhenti—operator harus terus melaporkan perkembangannya setiap bulan ke Kemkomdigi.Menurut Meutya, langkah ini adalah bentuk kehadiran negara untuk melindungi hak konsumen di tengah makin kompleksnya layanan telekomunikasi digital. Ia berharap dengan adanya SE ini, operator segera menyesuaikan sistem mereka dan tidak lagi menunggu sampai ada komplain baru bertindak.Bagi pengguna, aturan ini jelas kabar baik. Selama ini banyak yang mengeluh kuota internet yang masih tersisa tiba-tiba hilang begitu paket berakhir, padahal sudah dibayar penuh. Sekarang tinggal dilihat, apakah para operator benar-benar patuh menjalankan aturan ini atau justru mencari celah baru.
